Psbb Jawa-Bali Perubahan Jam Operasional Mall Hingga Pembatasan Aktivitas Masyarakat

Psbb Jawa-Bali Perubahan Jam Operasional Mall Hingga Pembatasan Aktivitas Masyarakat

Denpasar, 08/01/21. Berdasarkan Keputusan Pemerintah yang mengacu pada aturan PP Nomor 21 Tahun 2020, dalam upaya menekan penularan virus corona (Covid-19), Pemerintah menetapkan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Wilayah Jawa dan Bali.

Pengambilan keputusan ini dilandaskan karena adanya peningkatan persentase pasien terjangkit covid 19 dan naiknya jumlah pasien yang meninggal akibat virus ini. Mengapa hanya di Jawa-Bali ? Hal ini dikarenakan Wilayah Jawa dan Bali mencakup 4 kriteria wilayah yang harus mengalami pembatasan aktivitas. Apa saja kriterianya ?

Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut, diterapkan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memenuhi salah satu dari parameter berikut:

  1. Tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
  2. Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
  3. Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional
  4. Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70%

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan aktivitas yang meliputi kegiatan belajar mengajar, aktivitas perkantoran, operasional di pusat perbelanjaan, seni budaya, peribadahan, serta ruang lingkup public space lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan.

Pembatasan aktivitas kerja diatur WFH (Work From Home / Kerja dari Rumah) 75% dan WFO (Work From Ofiice / Kerja dari Kantor) 25%. Operasional pusat perbelanjaan mengalami pembatasan hingga 19.00. Lebih lengkapnya, berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, berikut sejumlah aktivitas yang dibatasi selama PSBB Jawa Bali 2021:

  • Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75%, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  • Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
  • Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  • Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  • Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  • Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; 
  • Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
  • Mengatur pemberlakuan pembatasan:
  • Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  • Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;

Aturan pemberlakuan PSBB akan dimulai diseluruh Provinsi Pulau Jawa dan Bali. Hal ini diberlakukan berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 7 Provinsi Wilayah tersebut. Aturan PSBB akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah Setempat.   

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian. 

Dalam penerapannya, pemerintah akan menggerakkan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh aparat Kepolisian, Satpol PP, dan bagian unsur TNI. untuk itu, marilah kita saling menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Related post

Syarat Gambar PBG Kota Denpasar

Syarat Gambar PBG Kota Denpasar

Halo, ProReaders! Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan keputusan bahwa setiap instansi atau perusahaan yang akan membangun sebuah gedung bangunan harus mengacu…
Begini Cara Mengurus Izin AMDAL

Begini Cara Mengurus Izin AMDAL

Halo, ProReaders! Setiap bisnis atau kegiatan usaha yang memberikan potensi risiko kepada lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL. Prosedur pembuatan dokumen AMDAL…
4 Jenis Dokumen AMDAL yang Wajib Diketahui

4 Jenis Dokumen AMDAL yang Wajib Diketahui

Halo, ProReaders! Setiap bisnis atau usaha untuk melaksanakan kegiatannya tentu memerlukan sertifikat atau izin yang diberikan oleh pihak pemerintah, baik pemerintah…

Leave a Reply

Your email address will not be published.