SIUJK: Syarat dan Cara Pengurusannya

Halo ProReaders!

Salah satu syarat perusahaan konstruksi untuk memperoleh legalitas usaha adalah memiliki SIUJK, meski begitu hingga saat ini masih banyak yang belum mengenal apa itu SIUJK. Selain untuk memperkuat legalitas perusahaan, keberadaan SIUJK juga mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Konsekuensi nya jika sebuah perusahaan tidak memiliki surat izin maka harus membayar pajak dengan nominal yang lebih tinggi.

Jadi, apa sebenarnya SIUJK tersebut? Apa saja syarat yang harus dilengkapi dan bagaimana proses pengurusan untuk memperoleh SIUJK? Untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan SIUJK, simak penjelasan di bawah ini.

Pengertian SIUJK

Apa itu SIUJK? SIUJK merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, surat izin usaha jenis ini dimiliki oleh kontraktor ataupun badan usaha yang serupa. Surat izin usaha ini akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kontraktor dan badan usaha yang serupa telah memenuhi kualifikasi. Setelah badan usaha memegang SIUJK, itu artinya jika badan usaha tersebut telah mendapatkan izin untuk dapat mengerjakan proyek konstruksi di daerah tersebut.

Sama halnya dengan jenis izin usaha lainnya, SIUJK juga memiliki masa berlaku yakni selama tiga tahun. Jika masa berlaku tersebut sudah habis namun badan usaha atau kontraktor tersebut masih beroperasi, maka harus dilakukan proses perpanjangan surat izin yang dimiliki.

Jenis – jenis SIUJK

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan syarat dan cara pengurusan SIUJK. Sebaiknya pahami terlebih dahulu jenis – jenis SIUJK untuk bisa disesuaikan dengan badan usaha konstruksi yang dimiliki. Adapun jenis – jenis surat izin berdasarkan bentuk Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), sebagai berikut:

1. IUJK Nasional, izin jenis ini merupakan izin yang diperuntukkan kepada BUJK yang beroperasi di kota domisili.
2. IUJK PMA, surat izin jenis ini merupakan izin usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan beroperasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan surat izin dengan jenis ini.
3. IUJK BUJKA, merupakan surat izin untuk badan usaha milik asing yang akan membuka usaha di Indonesia.

Cara Pengurusan SIUJK

Sebelum melakukan proses pengurusan SIUJK, terdapat beberapa hal lainnya yang wajib untuk dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya adalah:

1. Sebagai kontraktor, wajib memiliki lisensi profesi.
2. Memenangkan lelang proyek di babak pertama.
3. Memenuhi syarat administrasi dengan memiliki Sertifikat Badan Usaha.
4. Nama badan usaha tercantum dalam database LPJK setempat.

Apabila hal – hal tersebut dapat dipenuhi, maka proses pengurusan SIUJK bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk mempersiapkan dokumen persyaratan mengurus SIUJK. Lalu, apa saja dokumen – dokumen yang harus dipersiapkan?

1. Sertifikat Badan Usaha.
2. Sertifikat Tenaga Ahli.
3. Kartu Tanda Anggota Asosiasi.
4. Petunjuk Daftar Perusahaan (TDP)
5. NPWP Perusahaan
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Domisili badan usaha.
8. Akta Notaris.
9. KTP milik kepala badan usaha terkait.

Untuk pengurusan surat izin usaha konstruksi, perlu juga untuk mencantumkan klasifikasi BUJK yang dijalankan, hal tersebut biasanya tergantung dari besaran nilai proyek, seperti:

1. Proyek skala kecil memiliki nilai di bawah Rp. 500.000.000
2. Skala menengah bernilai Rp.500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000
3. Proyek besar memiliki biaya di atas Rp. 10.000.000.000

Proses pengurusan izin badan usaha di bidang konstruksi jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan surat izin bidang usaha lainnya. Oleh karena itu, Anda dapat mempercayakan pengurusan SIUJK Anda kepada Projasa. Sebagai perusahaan dengan tim ahli dan profesional di bidang perizinan akan membantu proses pengurusan SIUJK Anda menjadi lebih mudah.

Segera hubungi customer service kami, disini.